Demi Indonesia, Nusantara Centre Gagas Edu-Ekopol Outlook 2020

0
287

 

Jakarta – Tujuan negara membentuk warganegara unggul bukan sembarang berbudaya-berpendidikan. Melainkan budaya-pendidikan yang mengakar kuat pada kebangsaannya, ideologinya dan kebijaksanaan lokal sambil terus mencipta budaya-budaya dan pendidikan baru yang kreatif, adaptif dan Indonesianis.

Hal itu disampaikan oleh Yudhie Haryono (Peneliti Nusantara Centre), narasumber dalam diskusi Akhir Tahun 2019 dengan tema “Indonesia Outlook 2020” di Bangi Kopi, Pasar Minggu, kemarin (22/12/19).

Ketika seseorang lahir di dunia jadilah dia sebagai seorang penduduk sesuai dengan etnis, agama, ras atau sukunya. Melalui kebudayaan dan pendidikanlah, dia akan dibentuk menjadi warganegara Indonesia unggul.

Maka, katanya, setiap orang sebagai warganegara wajib mempertahankan tanah airnya, baik tanah air fisik (bumi tempat tinggal), tanah air formal (negara tempat dia memiliki identitas kebangsaannya), tanah air mental (tempat dia mengembangkan mindset) dan memiliki keterikatan – keterlibatan dibanding penduduk biasa.

Pada diskusi tersebut, hadir pula Narasumber lainnya yaitu Bambang Pharma (Ketua Tim Perumus Pendidikan di YSNB) dan Achmad Rizali (Ketua Bidang Pendidikan NU Circle).

Bambang Pharma, dalam penyampaiannya menyayangkan kondisi darurat  kebangsaan yang sedang dialami Indonesia. Misalnya, soal Pancasila. Karena ia adalah satu-satunya ideologi yang diakui di Indonesia, maka aneh jika Pancasila dan agama dipertentangkan. Bagi kita yang paham dan nasionalis, itu senyawa yang tinggal direalisasikan.

Sementara, soal darurat tanah air fisik adalah hilangnya pengetahuan keindonesiaan dan kemaritiman dari pelajaran-pelajaran di kurikulum sekolah. Sedang darurat tanah air formal adalah banyaknya UU yang tidak sejalan dengan Pancasila (dan ini diakui berbagai pihak).

Di luar itu, kita juga mengalami darurat tatakelola. Ini juga rumit karena terjadi kesemerawutan pengelolaan antara pusat dan daerah juga lintas kementrian. Tentu, semua itu mengganggu jalannya roda kebudayaan dan pendidikan: baik dalam kurikulum, guru, pelatihan-pelatihan, advokasi, anggaran, dll.

Ia menganggap bahwa kebudayaan dan pendidikan adalah satu-satunya kegiatan manusia yang paling banyak berurusan dengan masa depan.

“Sehingga jika kesemrawutan ini tidak dibenahi, maka akan sangat menghambat jalan pembangunan bangsa. Akibatnya, kita mempertaruhkan masa depan anak-anak: masa depan bangsa dan akan membahayakan masa depan kita semua,” imbuhnya.

Narasumber terakhir, mengemukakan hasil uji Indonesia National Assesment Program (INAP) yang kemudian disebut Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) yang menguatkan kecemasan berbagai pihak karena 78% siswa SD kelas 4 memiliki kompetensi Matematika, Sains dan Membaca yang buruk.

Hasil PISA 2018 yang dirilis awal Desember 2019 semakin menguatkan kecemasan itu. Ketrampilan membaca siswa Indonesia di usia 15 tahun kembali ke-18 tahun yang lalu dan ketrampilan matematikapun menurun.

“Meski ketrampilan sains sedikit naik, tetapi rerata total menurun dan tak satupun yang mencapai target RPJMN 2014-2019,” ungkap Rizali.

Pada diskusi tersebut, ada poin yang dihasilkan yaitu mendesak agar pemerintah melakukan pembenahan tata kelola. Dalam tata kelola ini, kurikulum inti hendaknya disederhanakan menjadi Trimatra Pendidikan Dasar dan Menengah (Keagamaan-kebangsaan-Etika-Logika).

Realisasi trimatra pendidikan bukan sebatas tugas pemerintah, namun partisipasi aktif masyarakat juga harus dilibatkan secara terus menerus dan sistematis. Itulah tugas kita semua sebagai warganegara. Ini juga membuktikan bahwa kewarganegaraan perlu lebih ditonjolkan dibanding kewargaan.
Pemerintah diharapkan mengakomodir anjuran Howard Gardner (5 Minds for The Future,  2011) agar warga sebuah bangsa wajib memiliki nalar agar menumbuhkembangkan “discpline mind” dan seterusnya akan berlanjut ke “creative dan synthetic mind” lalu menjadi “emphatic mind” yang akan menumbuhkan dasar-dasar karakter kemanusiaan (humanisme) sejak dini.

Ketika keempat minds ini sudah mendarah daging di usia muda, maka “ethical mind” akan bertumbuh di jenjang SMA/MA/SMK dan Perguruan Tinggi.

“Pada titik itulah kita harus mendorong Kemdikbud fokus bekerja di jenjang SD/MI dan mendorong Presiden untuk membuat Inpres SD/MI yang mengintruksikan semua jajaran agar “mengeroyok” jenjang SD/MI dengan acuan 8 (delapan) SNP (Standar Nasional Pendidikan) dan SKL (Standar Kompetensi Lulusan), SI (Standar Isi) dan SP (Standar Proses) serta SE (Standar Evaluasi) SD/MI dikoreksi agar menopang pencapaian tujuan Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2050,” papar Yudhie dalam kesimpulannya.

Standar Mutu Guru SD/MI pun wajib dikoreksi, sejak “Pre Service” hingga “In Service.” Fokuskan “Pre Service” pada mutu Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) dan “In Service” pada pelatihan yang tepat guna langsung bisa diterapkan di kelas. Dengan Inpres SD/MI  ini semua pemangku kepentingan akan dihela bergotong-royong memperbaiki mutu kompetensi murid SD/MI. (Red-msfi)